SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Mardiana saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu semata, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Dorong Sinergi Penyelenggara untuk Perkuat Akurasi Data Pemilih
“Pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi harus ikut mengawasi agar pelaksanaan pemilu tetap berjalan sesuai aturan,” ujar Ana sapaannya.
Kegiatan bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk Kabupaten Maros, program itu diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Mardiana menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu mulai dari calon kepala daerah, calon legislatif, partai politik, pemilih hingga penyelenggara teknis memiliki peran dalam menciptakan demokrasi yang sehat.
Baca Juga : Ramadan Produktif, Bawaslu Parepare Teken MoU Pendidikan Demokrasi
Ia menyebut keberadaan Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjaga keadilan pemilu dan memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara.
Selain itu, ia mengakui keterbatasan jangkauan pengawasan formal Bawaslu di lapangan menjadi alasan pentingnya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.
Karena itu, melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu berupaya membangun komunitas pengawas yang aktif dan memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi.
Baca Juga : Pendidikan Pengawasan Partisipatif Kembali Digelar, Bawaslu Sulsel Ajak Publik Bergerak
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak dini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan menjadi fondasi menuju Pemilu 2029 yang lebih bermartabat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar