SULSELSATU.com, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat lanjutan pembahasan program Taman Pendidikan Anak Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Mulia di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (22/5).
Pada kesempatan itu, hadir Dewan Penasehat DWP Makassar Fatma Wahyuddin, perwakilan Bunda Paud, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman.
Kemudian, hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Drg Ita Anwar dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Irwan Bangsawan.
Rapat tersebut membahas skema operasional Tamasya Mulia yang akan ditempatkan di salah satu ruangan Gedung Balai Kota Makassar.
Program ini disiapkan sebagai layanan penitipan anak bagi pegawai yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengasuhan, tetapi juga memberikan pendidikan dan stimulasi tumbuh kembang anak.
Dalam pertemuan itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyatukan persepsi terkait model layanan, dukungan sumber daya manusia (SDM), hingga skema penganggaran program.
Dinas Pendidikan diminta menyiapkan dukungan tenaga pendidik PAUD, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diarahkan untuk mendukung layanan konseling dan pengasuhan anak.
Andi Zulkifly menegaskan Tamasya Mulia menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Makassar dan telah dilaporkan kepada Wali Kota, namun pelaksanaannya masih memerlukan pematangan konsep dan dukungan anggaran.
“Visi dari program ini adalah bukan sekadar menitipkan anak, tetapi juga mendidik anak. Karena itu, kita membutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas dan sertifikasi yang baik,” ujar Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, tantangan utama program tersebut terletak pada kebutuhan SDM profesional yang harus diimbangi dengan dukungan anggaran operasional yang memadai.
“Kalau hanya penitipan biasa tentu berbeda. Di Tamasya Mulia ada beban tambahan, yakni memberikan edukasi dan pendidikan kepada anak selama dititipkan. Karena itu, harus ada mata anggaran yang jelas untuk membiayai tenaga pengasuh dan pendidiknya,” kata Andi Zulkifly.
Dalam rapat itu, muncul sejumlah usulan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sementara, masing-masing OPD diminta menunjuk tiga pegawai yang dapat membantu operasional awal Tamasya Mulia sambil menunggu skema permanen disusun.
Kemudian, Sekda Zulkifly meminta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar melakukan kajian terkait kebutuhan operasional, standar layanan, sarana prasarana, rasio pengasuh anak, hingga proyeksi kebutuhan anggaran jangka panjang.
Sekda Zulkifly juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkaji kemungkinan penempatan SDM melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mendukung operasional Tamasya Mulia.
Menurutnya, tahap awal pelaksanaan harus fokus pada pemenuhan standar dasar pelayanan sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan.
“Yang paling penting sekarang adalah memperkuat basic-nya dulu, mulai dari sarana prasarana, standar keamanan, rasio pengasuh, hingga sistem pengawasan. Jangan sampai program dibuka sebelum standar minimalnya terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran sebagai fondasi keberlanjutan program.
“Kita tidak boleh hanya berpikir program ini berjalan dulu tanpa perencanaan yang jelas. Yang paling penting adalah perencanaan dan penganggaran jangka panjangnya harus disiapkan dari sekarang,” tukasnya.
“Kita target Tamasya Mulia mulai beroperasi pada Juni 2026 dan direncanakan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) mendatang,” jelasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar