SULSELSATU.com, JENEPONTO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Firdaus Dewilmar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jeneponto, Kamis (12/9/2019).
Dalam kunjungan itu, Firdaus Dewilmar diterima di rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Jl. Kenanga, Kabupaten Jeneponto.
Rombongan diterima langsung Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wabup Jeneponto Paris Yaris, Kapolres Jeneponto AKBP Ferdiansyah, Dandim 1425 Jeneponto Letkol Inf Irfan Amir, Kajari Jeneponto, ahmadiagus, dan Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin.
Baca Juga : Hari Pertama Masuk Kerja, Kajati Sulsel Sidak Kejari Gowa dan Takalar
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar sempat memohon maaf atas kendala yang dialami rombongan Kajati Sulsel di perjalanan akibat Jalan poros diblokade oleh warga di Ci’nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea.
“Kami memohon maaf karena tadi ada sedikit halangan di jalan. Selamat datang di Butta Turatea. Semoga kunjungan bapak membawa berkah di Jeneponto,” kata Iksan.
Dalam kesempatan itu, Iksan curhat soal banyaknya pejabat tinggi yang takut menduduki jabatan strategis.
Baca Juga : Pemprov, Kejati, Polda, dan Bawaslu Sulsel Komitmen Tegakkan Gakkumdu di Pemilu 2024
“Sekarang banyak pejabat yang mundur jadi PPTK dan PPA karena adanya ketakutan untuk berbuat dan saya berharap kehadiran Pak Kajati bisa memberikan hawa baik buat para teman-teman ASN untuk tidak ragu dan takut melaksanakan kegiatan-kegiatan kedinasannya,” katanya.
Sementara Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar dalam sambutanya, berharap pembangunan di Kabupaten Jeneponto ini dapat dipacu dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat
“Semua ASN sekarang tidak boleh lagi takut dan ragu untuk bekerja karna telah lahir Perpres No. 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan tindak pidana korupsi, dimana di situ diminta para pimpinan daerah untuk membuat rencana aksinya,” katanya.
Baca Juga : Bupati Jeneponto Fokuskan Penggunaan Anggaran 2023 di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Menurutnya, rencana aksi perlu dibuat oleh para pimpinan OPD dan apabila ada keraguan maka koordinasikan dengan unsur Forkopimda.
“Semua pembangunan itu bertumpu di daerah dan bukan di kota dan saya berharap tidak ada ego sektoral yang muncul di pihak OPD dan tidak ada kegiatan yang tumpang tindih,” jelasnya
Penulis: Dedi
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar