Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak

SULSELSATU.com, JAKARTA – Gugatan praperadilan yang dilayangkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditolak. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Elfian membacakan putusan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).

Dalam praperadilan tersebut, Imam Nahrawi menggugat penersangkaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu dalam permohonannya, Imam juga meminta hakim menetapkan bahwa penyidikan KPK dan penahanannya tidak sah.

Setelah memeriksa sejumlah bukti yang disertakan dan menyandingkan dengan perundangan maka hakim Elfian menyatakan penetapan tersangka Imam Nahrawi oleh penyidik KPK adalah sah dan berdasarkan hukum.

“Menimbang bahwa termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat. Menimbang bahwa persoalan apakah dari bukti-bukti di atas mempunyai kualitas terbukti atau tidaknya pidana dari seorang tersangka, hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara,” kata Elfian saat membacakan pertimbangan putusan di hadapan kuasa hukum Imam Nahrawi dan KPK, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (12/11/2019).

Elfian juga memutuskan bahwa surat penyidikan dan penahanan Imam Nahrawi sudah sah dan berdasarkan hukum. Sebelumnya Imam dalam dalil permohonannya menyebut tindakan KPK itu tak sah lantaran ada kekosongan hukum.

“Dalam dalil permohonannya pemohon menyatakan surat yang ditandatangani Agus Rahardjo adalah cacat hukum karena dalam konferensi pers, Agus dan dua pimpinan lain telah menyerahkan mandat ke presiden sehingga penetapan tidak kolektif kolegial dan tidak sah,” kata Elfian.

Namun begitu, dalil itu dipatahkan karena hakim menilai secara yuridis para pemimpin KPK itu masih menjabat. Selain itu belum ada keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo mengenai pengunduran diri tersebut.

Karena seluruh permohonan ditolak maka hakim memutuskan biaya pun dibebankan kepada pemohon atau Imam Nahrawi.

Imam Nahrawi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/10) dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

“Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian petitum pertama dalam permohonan praperadilan tersebut.

Petitum itu selanjutnya juga menyatakan penetapan tersangka Imam lalu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu juga dengan surat perintah penahanan terhadap Imam.

Dalam petitum selanjutnya, KPK juga diperintahkan untuk menghentikan seluruh penyidikan terhadap Imam.

“Menyatakan tidak sah segala penerbitan Sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap diri Pemohon hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dengan Pemohon sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” lanjut petitum.

KPK juga diperintahkan mengeluarkan Imam dari Rutan Pomdam Jaya Guntur. Selain itu KPK juga diminta membayar biaya perkara.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo,” tulis petitum terakhir.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, Imam ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee, salah satunya terkait pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora.

Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel