SULSELSATU.com, MAKASSAR – Calon ketua umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Muhammad Karaka Kilat (AMK) menolak hasil Musda ke-XVI yang digelar di Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI, Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada Senin (9/9/2024).
AMK mengaku merasa dibohongi dengan dipindahkannya lokasi Musda XVI HIPMI Sulsel, karena sudah ada tempat yang telah disepakati bersama.
“Tadi juga dihadiri perwakilan Forkopimda pada saat kegiatan pembukaan, dihadiri juga ketua Umum BPP, dihadiri juga oleh teman-teman BPD lain di Indonesia dan dilakukan di Sheraton dan aman-aman saja,” kata AMK kepada wartawan di Hotel Four Point.
Baca Juga : Momen Dikawal 3 Calon Ketua Golkar Sulsel, Bahlil Lahadalia: Pusing Juga Saya Ini
“Tidak ada riak-riak, tidak ada gesekan dan tempat ini sangat kondusif dan aman. Sehingga alasan yang dibuat panitia seakan bahwa ada gesekan, ada chaos dan lain-lain itu hoaks, tidak terbukti,” sambungnya.
AMK berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Pihaknya merasa ditipu oleh SC dengan uang pendaftaran mencapai Rp300 juta namun haknya tidak terpenuhi.
“Musda ini paling jorok se-Indonesia. Kami menolak Musda di tempat yang tidak selayaknya. Kita tetap bermain sampai menang. It’s not over,” tuturnya.
Baca Juga : Ajang HIPMI Run Strong 8 Jadi Bagian Penguatan Jejaring Pengusaha Muda Nasional
Sementara itu, Ketua Tim AMK Harmansyah mengatakan bahwa, jadwal yang diterima pembukaan dan pelaksanaan acara Musda XVI HIPMI Sulsel berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.
“Jadi jadwalnya di Sheraton Four points, sehingga kami dari Tim AMK, Ketua tim, bahkan yang lain mempersiapkan begitu baik untuk melaksanakan di Sheraton Four Point,” kata Harmansyah.
Namun kata Harmansyah, setelah pihaknya datang ke Hotel Four Point, jadwalnya ternyata dipindahkan ke Gedung Manunggal Mini Kodam Hasanuddin. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan keamanan.
Baca Juga : Antusias Pelari Melonjak, HIPMI Run Strong 8 di Makassar Akan Diikuti 2 Ribu Peserta
“Kalau mislanya masalah keamanan dan lain sebagainya, itu Musda yang lalu juga selalu disetting bagaimana proses pengamanannya. Inikan ada tingkatan asistensi ke tingkat BPP,” terangnya.
Olehnya itu, ia meminta, Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI agar mencerna dengan baik bahwa apa yang menjadi kesempatan awal dan sudah menjadi asistensi Badan Pengurus Daerah (BPD) tidak dijalankan.
“Jadi kami tidak mengakui soal hasil Musda yang ada di sana. Permasalahan legitimasinya itu pertimbangan BPP yang harus detail dan harus lebih adil dalam menentukan sikap terkait HIPMI Sulsel,” tegas Harmansyah.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar