SULSELSATU.com, MAKASSAR — Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Makassar.
Hal tersebut disampaikan Yeni Rahman saat melakukan pengawasan di sekolah yang terletak di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua murid.
Baca Juga : Kejati Sulsel Buka Peluang Panggil DPRD Sulsel Terkait Korupsi Perpustakaan Digital
Dalam kesempatan itu, Yeni mengungkapkan banyak program yang sebenarnya ingin dilakukan pihak sekolah, namun terhambat oleh regulasi yang ada.
“Dari hasil pengawasan kami, ada banyak hal yang ingin dilakukan, tetapi terkendala aturan sehingga tidak bisa direalisasikan,” ujarnya.
Yeni mencontohkan rencana perbaikan fasilitas seperti dinding sekolah hingga kebutuhan tambahan ruang belajar.
Baca Juga : Kunker ke Barru, Komisi B DPRD Sulsel Fokus DBH, BPJS, dan Optimalisasi Aset
Menurutnya, sekolah membutuhkan setidaknya dua ruangan tambahan karena sebagian ruang yang ada akan dialihfungsikan menjadi laboratorium.
Selain itu, kebutuhan ruang bagi aktivitas siswa juga menjadi perhatian. Yeni menyebutkan, sebanyak 12 kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut hanya ditunjang sekitar empat sekretariat, sehingga ruang berekspresi siswa sangat terbatas.
“Anak-anak butuh ruang ekspresi. Saat ini jumlah sekretariat tidak sebanding dengan banyaknya ekstrakurikuler yang ada,” katanya.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dikukuhkan Jadi Bunda Guru PGRI Gowa Pertama di Sulsel
Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan sarana olahraga. Dengan luas lahan yang dimiliki SMA Negeri 9 Makassar, menurutnya sangat disayangkan jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Tidak semua sekolah memiliki halaman seluas ini. Sangat memungkinkan untuk pengembangan fasilitas olahraga, tapi karena penganggaran digeneralisir, akhirnya kebutuhan spesifik seperti di sini tidak terakomodir,” jelasnya.
Yeni menegaskan, kebijakan anggaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, bukan disamaratakan. Ia menilai, pendekatan yang seragam justru menghambat pemenuhan fasilitas di sekolah dengan potensi tertentu.
Baca Juga : Kementerian Kebudayaan Dukung Inisiatif DPRD Sulsel Susun Perda Kebudayaan
Terkait solusi, ia berharap adanya perbaikan dalam perencanaan anggaran di tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan mempelajari kemungkinan adanya fleksibilitas regulasi agar kebutuhan sekolah dapat lebih mudah dipenuhi.
“Kita akan lihat dan pelajari kembali regulasinya. Kalau memang ada ruang fleksibilitas, kita harap bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Dia juga menyinggung persoalan umum lain di sejumlah sekolah, seperti belum tersedianya pagar. Namun, pembangunan pagar kerap terbentur aturan yang tidak memperbolehkan.
Baca Juga : Target PAD Naik ke Rp10 Miliar, DPRD Sulsel Fokus Benahi UPT Logam
“Ini juga hampir terjadi di banyak sekolah, pagarnya tidak ada, tapi tidak dibolehkan untuk membangun. Ini tentu perlu solusi bersama,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar