SULSELSATU.com, MAKASSAR – Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dianggap telah menjadi “ladang besar” bagi pengendalian narkotika. Mereka yang awalnya dipenjara karena menggunakan narkotika justru “naik kelas” menjadi bandar atau pengendali.
Kasus penyalahgunaan barang haram tersebut yang diduga terjadi di Lapas Kelas I Makassar, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan (Sulsel), mengindikasikan ladang empuk bisnis narkoba oleh para narapidana.
Sejatinya pihak otoritas lembaga pemasyarakatan atau para sipir bisa meminimalisir dugaan sejumlah praktik ilegal yang dilakoni para warga binaan tersebut.
Baca Juga : UNM dan Lapas Kelas 1 Makassar Jalin Kerjasama Pembuatan Almamater
Ironisnya, tindakan napi yang masih bisa mengendalikan bisnis narkoba dengan mudah tersebut terjadi akibat lemah atau kendornya pengawasan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan.
Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulsel, Marwati hanya mengatakan kasus yang diterjadi di Lapas Kelas 1 Makassar akan ditindaklanjuti.
“Ijin pak untuk sementara msih kosong posisi Kepala Lapas Makassar karena persiapan sertijab. Mengenai berita itu ditindaklnjuti sementara pendalaman. Kami akan infokan selnjutnya, sabar yah pak,”ujar Marwati kepada Wartawan. Sabtu (13/06/2026).
Baca Juga : DPRD Makassar Minta Pemerintah Cegah Penularan Corona di Lapas
“Kalau begitu dek masih bisa diselesaikn secara internal ngga perlu disiarkan,” tambah Marwati, mantan Kalapas Perempuan Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Jabatan yang diemban Marwati menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam memperkuat pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan pemasyarakatan Sulsel.
Saat dimintai tanggapannya, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Meity Rahmatia menyayangkan kejadian di dalam Lapas Kelas 1 Makassar itu. Ditegaskan bahwa sebagai mitra dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hal ini menjadi atensi Komisi XII.
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Makassar, Sahril Efendi, saat dikonfirmasi masih bungkam.
Terpisah, Andi Fardal Humas Lapas Makassar menuturkan bahwa kasus dugaan tersebut akan segera melakukan pemeriksaan.
“Baik pak terimakasih informasinya. Kami akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan segera kami infokan kembali hasil pemeriksaannya,” kata Andi Fardal via WhatsApp, Sabtu (13/06/2026).
Terungkapnya dugaan pesta narkoba terjadi pada 25 Mei 2026 lalu disinyalir melibatkan tiga orang napi masing-masing inisial BG, AR, FR. Ketiga mengkonsumsi jenis sabu tersebut di Blok B2 Kamar 7 di dalam Lapas Makassar.
Sedangkan, napi atau WBP yakni MC diduga korban penganiayaan bahkan ditikam. Insiden penganiayaan yang dilakukan sejumlah napi disebabkan korban hendak melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba oleh sejumlah penghuni pemasyarakatan tersebut.
“MC dikeroyok baru ditikam. Karena BG tuduh MC yang lapor ke pegawai bilang dia lagi pakai narkoba di dalam kamar blok B2 kamar 7,” kata AN salah seorang WBP Lapas Kelas 1 Makassar kepada wartawan.
Dari Bollangi hingga Makassar, Integritas Pemasyarakatan Dipertaruhkan
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Qemal Habib Adi, menilai kembali mencuatnya dugaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas I Makassar merupakan sinyal bahaya bagi sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Menurut Qemal, masyarakat tidak lagi memandang kasus-kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, publik berulang kali dihadapkan pada berbagai pemberitaan yang mengaitkan lapas dengan dugaan peredaran narkotika, mulai dari dugaan peredaran sabu dalam jumlah besar di Lapas Narkotika Bollangi, Kabupaten Gowa, hingga dugaan penyalahgunaan narkoba yang kini kembali mencuat di Lapas Kelas I Makassar.
Tidak hanya itu, perhatian publik juga tertuju pada dugaan kasus penganiayaan dan penikaman terhadap salah seorang warga binaan di Lapas Makassar yang turut menjadi sorotan. Bagi Qemal, munculnya berbagai persoalan secara beruntun dalam lingkungan pemasyarakatan menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pengawasan, keamanan, dan pelaksanaan fungsi pembinaan di dalam lapas.
Ia menilai kemunculan kasus-kasus serupa secara berulang telah memunculkan kekhawatiran publik terhadap efektivitas pengawasan dan pelaksanaan fungsi pembinaan yang menjadi mandat utama lembaga pemasyarakatan.
“Dari Bollangi hingga Makassar, publik sedang menyaksikan rentetan peristiwa yang berpotensi mencederai integritas lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Negara tidak boleh membiarkan kepercayaan masyarakat terkikis sedikit demi sedikit oleh kasus-kasus yang terus berulang. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi secara serius, maka yang dipertanyakan publik bukan lagi sekadar kinerja satu lapas, melainkan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan,” tegas Qemal.
Menurutnya, lembaga pemasyarakatan sejatinya merupakan instrumen negara yang memiliki mandat untuk membina, memperbaiki, dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Karena itu, setiap dugaan peredaran narkotika maupun tindak kekerasan yang terjadi di dalam lapas harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut kredibilitas dan marwah institusi pemasyarakatan.
“Lapas tidak boleh kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pembinaan. Ketika publik dihadapkan pada dugaan peredaran narkotika, penganiayaan, hingga penikaman yang terjadi di dalam lingkungan pemasyarakatan, maka hal tersebut menjadi alarm bahwa ada aspek pengawasan dan pembinaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Qemal menegaskan, rentetan kasus yang terus bermunculan tidak boleh hanya berhenti sebagai konsumsi pemberitaan. Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, mekanisme pengamanan, pembinaan warga binaan, serta integritas aparatur yang bertugas di lingkungan pemasyarakatan.
Menurutnya, aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu mengusut secara transparan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.
“Yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya nama baik satu lembaga pemasyarakatan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu agar publik memperoleh kepastian bahwa negara benar-benar hadir dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar