SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Mahmud, menekankan pentingnya arah pembangunan kesehatan yang jelas agar program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulsel dapat dievaluasi secara terukur.
Hal itu disampaikan Mahmud dalam rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Kesehatan dan jajaran rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulsel di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Menurut Mahmud, pembahasan sektor kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada persoalan teknis, melainkan harus dimulai dari tujuan besar yang ingin dicapai selama masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Tak Puas Hasil RDP, Komite Adat Kembali Geruduk DPRD Sulsel Desak Hak Angket GMTD
“Terkait kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan, kita harus menerjemahkan berbagai strategi yang ada. Yang paling penting adalah mengetahui arah pembangunan kesehatan kita ini sebenarnya mau dibawa ke mana,” katanya.
Politisi NasDem itu mengatakan, program yang telah dicanangkan Gubernur Sulsel harus dievaluasi dengan melihat apakah didukung oleh sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun kemampuan keuangan daerah.
“Yang harus dievaluasi adalah apakah program yang diberikan Bapak Gubernur kepada Dinas Kesehatan maupun rumah sakit didukung dengan sumber daya yang tersedia. Dari situ kita bisa melihat di mana titik lemah untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Kawal Nasib Ribuan Calon Siswa yang Belum Tertampung di SMA Negeri
Mahmud menilai evaluasi pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial, misalnya hanya menyoroti tenaga kesehatan atau infrastruktur, tanpa memahami akar persoalan yang dihadapi.
“Kalau kita membahas kualitas kesehatan, harus dimulai dari awal. Apakah persoalannya ada pada tenaga kesehatan, apakah anggarannya belum mendukung, atau ada faktor lain. Itu yang harus kita lihat secara utuh,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Dinas Kesehatan mampu menerjemahkan visi dan program Gubernur Sulsel ke dalam kebijakan yang realistis sesuai kemampuan anggaran daerah.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan BNNP Perkuat Sinergi Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Menurut Mahmud, aspek pembiayaan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan peningkatan layanan kesehatan.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung hasil kunjungan kerja Komisi E DPRD Sulsel ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Menurutnya, rumah sakit tersebut memiliki dukungan anggaran yang jauh lebih besar dibanding rumah sakit milik Pemprov Sulsel.
“Di Malang, anggaran rumah sakitnya mencapai sekitar Rp900 miliar. Sementara di Sulawesi Selatan ada yang hanya sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Tentu sulit jika kita membandingkan hasilnya secara langsung tanpa melihat kemampuan anggaran yang dimiliki,” katanya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Desak BPKAD Amankan Aset Pemprov yang Dikuasai Pihak Ketiga
Mahmud menegaskan, sebelum melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah perlu menetapkan arah pembangunan kesehatan yang jelas sehingga seluruh indikator keberhasilan dapat diukur secara objektif.
“Kalau arah pembangunan kesehatan sudah jelas, baru kita bisa mengevaluasi apa yang perlu dibenahi, apakah tenaga kesehatannya, infrastrukturnya, atau dukungan anggarannya. Semua itu saling berkaitan dalam menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar